Konvergensi IFRS di Indonesia

Standar

Konvergensi IFRS di Indonesia

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini IFRS menjadi hot issue bagi akuntansi, top manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah Go Public dan para akademisi serta para auditor yang melakukan auditing terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IFRS tersebut dalam pelaporan keuangannya.

Di Indonesia sendiri standar akuntansi yang berlaku dan berterima umum adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Standar akuntansi yang ada di Indonesia saat ini belum mengadopsi penuh standar akuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun dalam beberapa pasal sudah dilakukan harmonisasi terhadap IFRS.

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan globalisasi menuntut adanya suatau standard akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional, oleh karena itu muncullah suatu standard internasional yaitu IFRS. Dimana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor dan kreditor. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan banyaknya transaksi internasional yang dilakukan mengharuskan Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS.

Dengan dibuatnya satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal seluruh dunia, hal ini dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan dan satu lagi yang sangat penting adalah dapat berterima secara internasional dan mudah untuk dipahami.

Namun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan konvergensi ke IFRS ini. Mulai dari perbedaan budaya tiap negara, perbedaaan sistem pemerintahan, perbedaan kepentingan antara perusahaan serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan prinsip akuntansi.

 

Manfaat Konvergensi IFRS Secara Umum

Manfaat dari konvergensi IFRS secara umum diantaranya adalah :

• Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability).

• Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.

• Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.

• Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

• Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan antara lain, mengurangi kesempatan untuk melakukan earning management.

Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan IFRS

– Elemen Laporan Keuangan

1. Neraca

2. Laporan Laba Komperhensif

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

6. Laporan Posisi Keuangan pada Perioda Komparatif

– Pemakai Laporan Keuangan.

Pemakai

Kepentingan

Internal (Manajemen)

Melihat besar kecilnya laba dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Dan Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menentukan plan dan strategi perusahaan.

Eksternal (Investor)

Menilai prospek tidaknya perusahaan tersebut (Mengukur resiko-resiko investasinya)

Pemberi Pinjaman (Biasanya Bank)

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjamannya.

Pemerintah dan Badan Regulator Lain

Untuk menganalisa CAR perusahaan, sebagai pertimbangan kebijakan pajak, menghitung statistic pendapatan nasional.

Supplier

Untuk menentukan kebijakan kredit terhadap perusahaan.

Pelanggan

Mengetahui kelangsungan hidup perusahaan.

Karyawan

Mengetahui kelangsungan hidup perusahaan serta mengetahui perusahaan untuk memberikan balas jasa.

Masayarakat (termasuk akademisi)

Sebagai bahan pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Selain itu dapat menjadi bahan dalam membuat tugas akhir, artikel, makalah, dan presentasi-presentasi.

– Basis Pengukuran

Basis pengukuran IFRS diantaranya adalah :

1. Biaya Perolehan

2. Biaya Kini

3. Nilai Realisasi dan Penyelesaian

4. Nilai Sekarang.

 

IFRS (International Financial Reporting Standard)

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standard (IAS). Kemudian IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

Secara keseluruhan IFRS mencakup:

a. International Financial Reporting Standard (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001

b. International Accounting Standard (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001

c. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001

d. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committe (SIC) – sebelum tahun 2001

Secara garis besar standar akuntansi mengatur 4 hal pokok:

a. Definisi laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan

Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.

b. Pengukuran dan penilaian

Pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan.

c. Pengakuan

Kriteria ini digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan

d. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

Peyajian dan pengungkapan laporan keuangan digunakan menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

 

Konvergensi IFRS di Indonesia

a. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

1. Tahun 1973 – 1984: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membentuk komite untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).

2. Tahun 1984 – 1994: komite PAI melakukan revisi mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia PAI 1994. Menjelang akhir tahun 1994 Komite Standar Akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip – prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan – pernyataan standar akutansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi ini menghasilkan 35 peryataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar adalah hasil harmonisasi dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

3. Tahun 1994 – 2004: perubahan patokan standar keuangan dari US GAAP ke IFRS. Hal ini telah menjadi kebijakan Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar membangun standar keuangan Indonesia. Pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar – standar akuntansi baru, IAS mendominasi isi dari standar ini selain US GAAP dan dibuat sendiri.

4. Tahun 2006 – 2008: dilakukan konvergensi IFRS tahap 1. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, proses revisi ini dilakukan sebanyak enam kali, yakni 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007 dan 1 Juli 2009. Sampai dengan 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru 10 standar.

 

Sumber :

http://jaqqaaria.blogspot.com/2011/06/tugas-11-akuntansi-internasional.html

http://akuntansiuny.blogspot.com/2011/04/ifrs.html

 

Tugas 2 Etika Profesi Akutansi

Standar

TIPE CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest adalah sebuah konflik berkepentingan yang terjadi ketika sebuah individu atau organisasi yang terlibat dalam berbagai kepentingan, salah satu yang mungkin bisa merusak motivasi untuk bertindak dalam lainnya. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2002) diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Menurut Kartono & Gulo (1987), konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih.Sebuah konflik kepentingan hanya bisa ada jika seseorang atau kesaksian dipercayakan dengan ketidakberpihakan beberapa; jumlah sedikit kepercayaan diperlukan untuk menciptakannya. Adanya konflik kepentingan adalah independen dari pelaksanaan ketidakpantasan. Oleh karena itu, konflik kepentingan dapat ditemukan dan dijinakkan secara sukarela sebelum korupsi pun terjadi.

Contoh beberapa pekerjaan dimana konflik kepentingan adalah kemungkinan besar yang harus dihadapi atau ditemukan meliputi: polisi , pengacara , hakim , adjuster asuransi , politikus , insinyur , eksekutif, direktur sebuah perusahaan , penelitian medis ilmuwan, dokter , penulis, dan editor. Maka dari pada itu kita bisa mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana seseorang memiliki atau pribadi yang cukup kepentingan pribadi untuk muncul untuk mempengaruhi tujuan pelaksanaan tugas-nya resmi atau sebagai, katakanlah, seorang pejabat publik, karyawan, atau profesional.

Sebuah konflik kepentingan bisa eksis dalam beberapa jenis situasi:

• Dengan pejabat publik yang kepentingan pribadi bertentangan dengan jabatannya profesionalnya.

• Dengan karyawan yang bekerja untuk satu perusahaan tetapi yang mungkin memiliki kepentingan pribadi yang bersaing dengan kerjanya.

• Dengan orang yang memiliki posisi otoritas dalam satu organisasi yang bertentangan dengan kepentingan-nya dalam organisasi lain.

• Dengan orang yang memiliki tanggung jawab yang saling bertentangan.

CONTOH KASUS REAL ,POTENSIAL DAN IMAGINER

1. REAL Beberapa waktu yang lalu, test dan pengumuman penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berlangsung. Satu kursi jabatan untuk sebuah departemen diperebutkan oleh beratus-ratus orang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi disitu!?Jawaban saya ; telah terjadi konflik kepentingan disitu. Keberuntungan satu orang mengorbankan beratus oranglainnya dengan kompetensi masing-masing. Real, disini menunjukkan bahwa walaupun mereka telah mengajukan surat lamaran dan mengikuti test seleksi, bukan berarti mereka punya hak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan. Mereka mempatkan diri sebagai bagian dari proses yang disiapkan untuk memperoleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hak adalah semu bila berkaitan dengan adanya pilihan berbagai kemungkinan

2. POTENSIAL Konflik antara individu (pimpinan suatu perusahaan) dengan kelompok (karyawan), yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindak korupsi,seperti penggunaan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi si petinggi perusahaan. Potensial, Korupsi jelas sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindak korupsi akan merusak dasar kepercayaan yang justru harus diciptakan karena akan berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu perusahaan. Dengan adanya tindak korupsi tersebut lambat laun perusahaan akan mengalami kerugian dan bahkan terancam bangkrut. Untuk menghindarinya,biasanya perusahaan mengambil kebijakan dengan mengurangi/mem-PHK karyawan-karyawannya ataupun menunda pembayaran gaji mereka. Bila hal ini tidak segera diselesaikan tentu saja akan memicu adanya konflik, karyawan-karyawan tersebut akan melakukan mogok kerja,atau berdemonstrasi menuntut hak & kesejahteraan mereka.

3. IMAGINER Seseorang yang mempunyai imajinasi yang luas, seperti calon presiden, calon menteri itu cuma imaginer Conflict Of Interest.Hanya imajinasi saja dan tidak tertulis maupun dilaksakan

ETIKA PROFESI AKUNTAN

Standar

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip–prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional.Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi yang dimaksud adalah Kode Etik Akuntan Indonesia. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

1.Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan

Bahaya Emisi Karbondioksida

Standar

Salah satu penyebab global warming adalah emisi karbon dioksida yang sangat tinggi. Emisi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Menurut struktur kimianya, bahan bakar yang juga disebut hidrokarbon terdiri dari rantai ataom karbon dan hidrogen. Jika hidrokarbon ini dibakar dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbondioksida dan uap air. Tetapi jika pembakarannya tidak sempurna maka akan dihasilkan juga karbonmonoksida yang sangat beracun.

Asap dari pabrik banyak mengandung karbondioksida.
Sumber utama penghasil emisi karbondioksida secara global ada 2 macam. Pertama, pembangkit listrik bertenaga batubara. Pembangkit listrik ini membuang energi 2 kali lipat dari energi yang dihasilkan. Semisal, energi yang digunakan 100 unit, sementara energi yang dihasilkan 35 unit. Maka, energi yang terbuang adalah 65 unit! Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan mengemisikan 5,6 juta ton karbondioksida per tahun! Kedua, pembakaran kendaraan bermotor. Kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar sebanyak 7,8 liter per 100 km dan menempuh jarak 16 ribu km, maka setiap tahunnya akan mengemisikan 3 ton karbondioksida ke udara! Bayangkan jika jumlah kendaraan bermotor di Jakarta lebih dari 4 juta kendaraan! Berapa ton karbondioksida yang masuk ke atmosfer per tahun?

Penting diingat, emisi Gas Rumah Kaca harus dikurangi! Jadi harus dibangun sistem industri dan transportasi yang TIDAK bergantung pada bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara). Kalau perlu, TIDAK menggunakannya SAMA SEKALI! Karena Perubahan Iklim adalah masalah global, penyelesaiannya pun mesti secara internasional. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan Kerangka Konvensi untuk Perubahan Iklim (Framework Convention on Climate Change) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yang ditandatangani oleh 167 negara. Kerangka konvensi ini mengikat secara moral semua negara-negara industri untuk menstabilkan emisi karbondioksida mereka.

Sayangnya, hanya sedikit negara industri yang memenuhi target. Langkah selanjutnya berarti membuat komitmen yang mengikat secara hukum dan memperkuatnya dalam sebuah protokol. Dibuat lah Kyoto Protocol atau Protokol Kyoto. Tujuannya: mengharuskan negara-negara industri menurunkan emisinya secara kolektif sebesar 5,2 persen dari tingkat emisi tahun 1990.

Newmont Menjadi Laboratorium Pajak

Standar

Kementerian Keuangan menjadikan Newmont sebagai laboratorium yang dapat digunakan untuk menganalisis beragam masalah yang mengemuka di sektor perpajakan industri tambang.

Pembelian saham divestasi sebesar 7 persen oleh pemerintah pusat menjadi jalan masuk bagi Kementerian Keuangan dalam memverifikasi kelayakan pembayaran pajak sebuah perusahaan tambang, salah satu sektor yang belum diketahui secara mendalam  oleh Direktorat Jenderal Pajak.
“Ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena (pembelian saham divestasi pada 6 Mei 2011) itu merupakan yang pertama kali pemerintah pusat masuk secara langsung dalam pengelolaan perusahaan tambang. Ini akan menjadi model agar perusahaan tambang selalu taat asas, ” ujar Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo di Jakarta, Jum’at (6/5).
Menurut Agus, selama ini Kemenkeu hanya dapat memperhitungkan besaran pajak dari industri tambang secara tidak  langsung dari luar perusahaan. Sekarang, khusus untuk Newmont, penghitungannya akan lebih lengkap karena disertai verifikasi langsung dari lapangan.
“ini akan menjadi model yang baik karena setelah ini pemerintah juga menghadapi pengelolaan tambang-tambang lainnya, antara lain, Inalum (penghasil alumunium di Asahan, Sumatera Utara). Kami putuskan agar Inalum harus kembali ke Indonesia lebih dahulu, perkara setelah itu akan kami tentukan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, dari 1.200 subsektor usaha baru 20 subsektor usaha yang telah ditetapkan tingkat kewajaran berbisnisnya oleh Direktorat  Jenderal Pajak sehingga tingkat kewajaran pembayaran pajaknya dapat terdeteksi dengan mudah. Langkah penetapan tolok ukur ini diharapkan bisa menekan upaya wajib pajak nakal untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.
Ke-20 subsektor usaha tersebut adalah industri minyak kasar nabati atau hewani, minyak goreng dari minyak sawit mentah, rokok putih, rokok kretek, industri pulp (bubur kertas) dan kertas, farmasi, sepeda motor, produsen kendaraan roda empat atau lebih, konstruksi, serta industri penerbitan surat kabar atau majalah.
Seperti diberitakan, pemerintah membeli saham sisa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen dengan harga 246,8 juta dollar AS (sekitar Rp. 2,098 triliun), lebih rendah dibanding harga yang ditawarkan manajemen 271 juta dollar AS.
Penandatangan Perjanjian Jual-Beli Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Tahun 2010 dilakukan anatara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan Nusa Tenggara Partnership BV pada 6 Mei 2011.
Kepala PIP Soritaon Siergas mangatakan, pemerintah belum membayar uang pembelian saham divestasi PT NNT sebesar 246,8 juta dollar AS itu. Hal itu karena masih menunggu dua persyaratan tambahan dari kementerian dan Lembaga terkait.

Kenaikan PTKP Tidak Terlalu Memberatkan Penerimaan APBN

Standar

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo tidak mempersoalkan usulan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar memperbesar batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika usulan ini direstui, pekerja yang berpenghasilan Rp 2,6 Juta ke bawah akan terbebas dari pajak penghasilan (PPh).

Meski tidak secara tegas menyatakan persetujuannya, Agus menilai kebijakan itu tidak akan mempengaruhi target penerimaan pajak tahun 2011. “Saya rasa tidak terlalu signifikan,” kata dia sesuai mengikuti upacara kenegaraan menyambut Perdana Menteri Laos, Senin (9/5).
Agus mengaku mesti mempelajari hasil kajian PTKP lebih dahulu baru memutuskan. Sejauh ini, kajian masih berada di level kementerian. “Nanti kalau sudah di level pertama, baru dilaporkan kepada kami,” katanya.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang mengkaji kenaikan PTKP. Ini untuk mengabulkan permintaan para buruh ketika bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Hari Buruh lalu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji akan mengupayakan kenaikan PTKP dari sebelumnya Rp 1,3 juta menjadi Rp. 2,6 juta.
Apabila Kementerian Keuangan menolak permintaan PTKP Rp 2,6 juta per bulan ini, Muhaimin berkata setidaknya akan memperjuangkan hingga 75% dari angka yang dimintanya.   Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan membenarkan kenaikan PTKP tidak terlalu memberatkan penerimaan negara. “Kami kaji dulu ya karena belum ada arahan dari pak menteri,” terangnya.

Pemerintah menargetkan menerima Rp 764,49 triliun dari pendapatan negara atas pajak tahun 2011. Target tersebut sudah termasuk penerimaan pajak dari sektor migas. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target itu meningkat sekitar 16%.

Perubahan SPT masa PPN tahun 2011

Standar

SPT MASA PPN 1111 – Tahun 2011

Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena pajak (PKP) dalam menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas dan mengurangi beban administrasi Direktur Jendral Pajak maka mulai 1 Januari 2011 formulir SPT Masa PPN mengalami perubahan bentuk dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan megenai perubahan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Edaran Nomor SE-98/PJ/2010 untuk PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal) dan untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diatur terpisah dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 dan Surat Edaran Nomor SE-99/PJ/2010 .

Perubahan Formulir SPT Masa PPN 

Formulir SPT Masa PPN yang baru ini disebut dengan Formulir SPT Masa PPN 1111 yang akan menggantikan SPT Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1108. Bentuk formulir SPT Masa PPN 1111 ini telah disesuaikan dengan format scanning sehingga tidak ada lagi bentuk SPT format scanning dan format non scanning. Dengan adanya perubahan ini maka sekarang kita mengenal 3 macam formulir SPT Masa PPN sebagai berikut:

  1. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).
  2. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan
  3. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.

Daftar Bentuk Formulir  SPT Masa PPN 1111:

  • Formulir 1111 – Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (F.1.2.32.04) biasa disebut dengan Induk SPT Masa PPN; dan

     Lampiran Induk SPT Masa PPN 1111:

  1. Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
  2. Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
  3. Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
  4. Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
  5. Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan
  6. Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12),

Seperti sudah disampaikan diawal bahwa Formulir SPT Masa PPN 1111 yang baru ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak sehingga jika  Pengusaha Kena Pajak tidak ada data yang perlu dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN 1111 maka  Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu melampirkan lampiran tersebut, sebagai contoh: Jika PKP tidak melakukan ekspor, maka PKP tidak perlu melampirkan Formulir 1111 A1. Walaupun penyampaian SPT Masa PPN tidak dilengkapi dengan lampiran karena tidak ada data yang perlu dilaporkan, SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP tersebut tetap dianggap lengkap.

Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPNPenggunaan Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk PDF

  • PKP dapat mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
  1. Dicetak dengan menggunakan kertas folio F4 dengan berat minimal 70 gram
  2. Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).
  3. Tidak menggunakan printer dotmatrix.Di samping pedoman tersebut, terdapat petunjuk pencetakan yang harus diikuti, yang tersimpan dalam bentuk file PDF dengan nama readme. pdf.
  • Formulir SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk file PDF terlebih dahulu dicetak, selanjutnya PKP dapat mengisi formulir SPT Masa PPN 1111 tersebut, menandatanganinya kemudian menyampaikannya ke KPP atau KP2KP.

Pengisian Formulir SPT Masa PPN 1111

  • Faktur Pajak yang diisikan dalam Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak, adalah Faktur Pajak selain yang digunggung yang dilaporkan dalam Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan pada butir I huruf B angka 2.
  • Faktur Pajak yang dilaporkan secara gunggungan adalah Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dimana faktur pajak dengan penyerahan seperti ini dilakukan oleh pedagang eceran.
  • Dalam hal PKP merupakan pedagang eceran, namun PKP tersebut juga melakukan penyerahan yang Faktur Pajaknya:
    • diisi lengkap sesuai dengan Pasal13 ayat (5) Undang-Undang PPN; dan/atau
    •  tidak diisi dengan identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN;dan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang strukturnya mengikuti ketentuan dalam peraturan mengenai Faktur Pajak, PKP melaporkan Faktur Pajak dimaksud dalam Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak.
  • Faktur Pajak Khusus yang menggunakan kode transaksi ’06′ yang diterbitkan oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk untuk melakukan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang semula dilaporkan secara gunggungan Dalam SPT Masa PPN 1111 ini, Faktur Pajak Khusus tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak sehingga PKP Toko Retail tersebut tidak perlu membuat rincian penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri seperti yang semula dilaporkan dalam lampiran SPT Masa PPN 1107 yaitu Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
  • Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP yang diterima oleh PKP yang melakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak, dilaporkan di 2 (dua) tempat, yaitu di Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, sebesar jumlah yang dapat dikreditkan dan di Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas, sebesar jumlah yang tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya sesuai ketentuan, PKP melakukan penyesuaian setiap akhir tahun sampai dengan selesainya masa manfaat BKP/JKP terkait dalam Formulir 1111 AB butir III huruf B angka 3 – Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
  • Nota Retur yang dilaporkan dalam Lampiran SPT Masa PPN 1111 dikaitkan dengan Faktur Pajaknya. Dalam hal Nota Retur tersebut terkait dengan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, maka Nota Retur tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri. Dalam hal PKP menerbitkan Nota Retur yang terkait dengan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas, maka Nota Retur tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.

Penyampaian Formulir SPT Masa PPN 1111

  • PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
  • Dalam hal PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak sebelum Masa Pajak Januari 2011, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN yang sama dengan formulir SPT Masa PPN yang dibetulkan. Sebagai contoh, PKP yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 yang SPT Normalnya menggunakan Formulir 1107, pembetulannya menggunakan Formulir 1107. Namun apabila PKP pada Masa Pajak April tersebut menggunakan Formulir 1108, maka pembetulannya menggunakan Formulir 1108.